KPK diminta Usut Proyek Jembatan Senilai 754 Milyar di Rokan Hilir

Written by ambukha. Posted in Hukum & Kriminal

11Jembatan Pendamaran

Published on March 29, 2013 with No Comments

95Jembatan PendamaranPlatmerah online | Pekanbaru – Proyek pembangunan jembatan Pedamaran I dan jembatan Pedamaran II yang dibangun di Rokan Hilir (Rohil), Pekanbaru, dimulai 2008 – 2010 silam hingga saat ini belum selesai. Proyek senilai Rp. 529 milyar yang didanai dari APBD Rohil, di tahun 2012 mengalami penambahan lagi dana sebesar Rp. 225 milyar. Namun sangat disayangkan, kucuran anggaran yang cukup besar terhadap pengerjaan kedua jembatan tersebut tidak mampu menuntaskannya.

Terkait dengan tidak tuntasnya pembangunan kedua jembatan itu, mendapat perhatian serius dari Ir Ganda Simamora, aktifis dari Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal (IPSPK3) RI.

Menurut Ganda, melihat kondisi pembangunan jembatan yang tidak tuntas itu dengan anggaran yang cukup besar, mengindikasikan adanya mark-up. Prediksinya, bangunan itu baru terealisir sekitar 40 % saja, sementara dana sudah banyak tergelontor disana.

”Kami tahu itu kondisi Jembatan Pendamaran didanai APBD Rohil. Dari pantauan lapangan itu kondisinya baru 40 persen. Sebab saat ini, hanya sebatas pondasi tiang. Jadi tidak benar diutarakan hanya tinggal 20 persen,” katanya.

Dikatakannya, jika hanya tinggal 20 persen seperti yang diutarakan Wakil Bupati Rohil itu, tentunya hanya tinggal finishing atau penyambungan rangka. Tetapi, fakta di lapangan, jembatan tersebut hanya sebatas tiang pondasi.Hal ini sangat tidak masuk akal, mengingat pengerjaan jembatan yang panjangnya hanya sekitar 800 meter. Terlebih lagi, proyek tersebut dikerjakan pada tahun anggaran 2008-2010 dengan anggaran dari APBD dalam jumlah yang cukup besar, semestinya saat ini sudah tuntas.

”Adanya penambahan dana ditahun 2012 sebesar Rp225 miliar, ini jelas sekali terjadi mark-up anggaran. Maka saya minta pada aparat penegak hukum untuk mengusutnya, karena ini sudah merugikan keuangan negara,” kata Ganda.

Lebih jauh, Ganda mengatakan kalau pihaknya akan melaporkan indikasi dugaan mark-up anggaran tersebut ke Kejagung dan KPK, karena pihaknya berharap agar anggaran untuk masyarakat jangan sampai dikorupsi.*****
(RG-PM)

Editor : Luky Iskandar

Artikel Lainnya

Berikan Komentar Anda:

Leave a Comment