LSM ALIANSI INDONESIA LAPORKAN APARTEMEN MUTIARA BEKASI KE KEJAKSAAN

Written by platmerah. Posted in Berita Nusantara, Hukum & Kriminal, Kabar Jabar

apartemen-mutiara-palatmerah

Published on May 13, 2013 with No Comments

platmerahonline.com | Bekasi, JAWA BARAT

image001PT. Gayaland Prokencana selaku pengembang dan pemilik Apartemen Mutiara Bekasi dilaporkan DPD LSM Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Barat kepihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan karena pihak Apartemen Mutiara Bekasi terindikasi melakukan pemanfaatan dan penyerobotan tanah Negara untuk kepentingan usahanya, sehingga akibat perbuatan tersebut, Negara dirugikan Miliaran Rupiah.

PT. Gayaland Prokencana telah menfaatkan tanah Negara seluas 3000 M2 untuk akses jalan dan fasilitas parkir Apartemen Mutiara Bekasi. Bahkan, ada indikasi tanah Negara tersebut juga telah di manfaatkan untuk bangunan Apartemen Mutiara Bekasi. Padahal, pihak Kementerian PU belum pernah memberikan izin maupun menyewakan lahan tersebut kepihak PT. Gayaland Prokencana.

Menurut ketua DPD LSM Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Barat, Patar MH Situmorang, SH kepada Media, Sabtu (11/5) di kantornya saat mengadakan jumpa Pers mengatakan, “Tanah Kementerian PU yang dimanfaatkan oleh PT. Gayaland Prokencana selaku pengembang Apartemen Mutiara Bekasi kurang lebih 3000m2 dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Kami juga sdh menyurati pihak Pemkot Bekasi. Namun, Pemkot Bekasi tidak berani memberikan jawaban yang kami minta, “ungkap Patar.

Sebelumnya, menurut Patar, PT.Gayaland Prokencana mengajukan izin untuk pembangunan Rusunami, akan tetapi fakta di lapangan, yang dibangun adalah Apartemen. Hal tersebut juga berpotensi merugikan Negara, dimana harga tanah di lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp. 8 hingga Rp10 jt / M2 .” Akibat perbuatannya yang diduga melawan hukum tersebut, kerugian Negara sekitar Rp.24 Miliar, “ungkapnya.

Ironisnya, pihak Kementerian PU (ditjen Bina Marga) terkesan melakukan pembiaran terhadap tindakan penguasaan tanah Negara tersebut. Sehingga, masih kata Patar, kami menduga telah terjadi persengkongkolan, kolusi dan tindak pidana koorporasi yang dilakukan PT Gayaland Prokencana dengan oknum-oknum di Kementerian PU tersebut. Untuk itu, sebagai kontrol sosial, LSM Aliansi Indonesia menyikapi tentang Asset-Asset Negara tersebut, sesuai Motto LSM Aliansi Indonesia ‘ Menyelamatkan Asset Negara, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ‘. Ungkat Patar MH Situmorang

Dikatakannya, sesuai dengan detail rencana teknik (DED ) seharusnya pihak PT. Gayaland Prokencana harus memperbaiki DED tentang akses jalan ke pintu Tol Barat I agar dilebarkan menjadi 2X3,5 jalur utama ditambah 3,5 meter jalur akses Rusunami sepanjang 200 meter., tetapi hingga kini belum. Namun pihak PT. Gayaland Prokencana telah membangun akses itu terlebih dahulu.

Lebih lanjut Patar MH Situmorang menambahkan, penjelasan dari Arif Nugroho sebagai Kasubdit Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN) kepada LSM Aliansi Indonesia tertanggal 3 Mei 2013, menerangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pada tahun 2010 Kementerian PU Cq Ditjen Bina Marga pernah mengajukan usulan sewa ke Kementerian Keuangan RI, namun ditolak dengan alasan tanah tersebut belum memiliki sertifikat (Bukti kepemilikan) sehingga ijin mengunakan tanah milik PU yang dimohonkan untuk disewa oleh PT.Gayaland Prokencana tidak dapat dikabulkan oleh kementerian PU. Namun kenyataannya sekarang tanah tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT.Gayaland Prokencana.
2. Aturan yang lazim berlaku dikementerian PU sewa tanah maksimal 5 tahun dan jika terjadi kesepakatan akan diperpanjang lagi. Namun dalam maket/brosur pemasaran pihak PT.Gayaland Prokencana telah menjual/memasarkan apartemen berikut pasilitas parkiran, padahal kami menduga lahan parkir tersebut adalah masih milik kementerian PU karena hingga saat ini ijin sewa belum dikabulkan.

LSM Aliansi Indonesia meminta kepada Kementerian PU agar sesegera mengambil alih tanah milik Negara tersebut dan mengambil langkah hukumnya.
“Selain itu, kami meminta pihak Kejari Bekasi melakukan penyidikan terhadap kasus ini demi menyelamatkan asset Negara dan kerugian konsumen Apartemen Mutiara Bekasi, “ungkap Patar MH Situmorang, Ketua DPD Jawa Barat LSM Aliansi Indonesia seraya memperlihatkan surat laporannya kepihak Kejari Bekasi tertanggal 8 Mei 2013 tersebut. (R.S/pm)

Editor: Luky Iskandar

Artikel Lainnya

Berikan Komentar Anda:

Leave a Comment