MENGEJA BALANIPA LEWAT KABUPATEN

Written by platmerah. Posted in Berita Nusantara

FOTO-SULTENG

Published on May 28, 2013 with No Comments

(Tanggapan atas Penolakan Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Barat)
OLEH: MUHAMMAD NURDIN R.MUNIR

Platmerahonline.com - Tulisan ini diturunkan untuk menanggapi pemberitaan Media Platmerah Online, 26 Mei 2013 tentang penolakan Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sulawesi Barat (AMPIS). Hal ini penting, agar tidak terjadi miss-komunikasi dan polemik yang bisa saja menjadi pemicu konflik horizontal antara yang pro dan yang kontra. Dalam Pemberitaan Media Platmerah dan beberapa media lokal di Sulawesi Barat yang Notabene mengklaim bahwa “pembentukan Kabupaten Balanipa dianggap tidak layak untuk kondisi saat ini. Alasannya, penduduk Balanipa mayoritas penduduk miskin yang hanya dihuni petani dan nelayan. Dengan kondisi tersebut, maka akan mempengaruhi pungutan pajak yang tinggi sebagai pendapatan daerah itu akan dibebankan kepada rakyat karena berorientasi untuk target sebuah pembangunan. Tidak hanya itu, ada pelabrakan sejarah dalam pembentukan Kabupaten Balanipa …penyempitan wilayah tak seperti historis silam. Mestinya Polman yang berganti Kabupaten Balanipa”. (Kutipan pernyataan Suryananda, koordinator AMPIS, Platmerah 25 Mei 2013).

balabipa 1Apa yang dikatakan oleh Surya itu, menurut hemat penulis terkesan lebai dan sangat tidak ilmiah serta mengkerdilkan Balanipa itu sendiri. Padahal, Balanipa adalah simbol Kerajaan besar di Mandar yang dari sudut pandang historis dan kultur sangat wajar jika diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri (HM.Riri Amin Daud-Tokoh Adat Balanipa). Dengan pertimbangan inilah, bekas wilayah Pemerintahan TO MEPAYUNG (Putra Raja Balanipa Ke-1, I MANYAMBUNGI TO DILALING) ini membuat suatu gerakan untuk upaya menjadi sebuah Kabupaten. Hal ini tentu harus difahami, bahwa tuntutan ini hanya perpisahan administratif semata, untuk efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk menciptakan kawasan baru pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang termarginalkan. Sama sekali bukanlah sebuah gerakan untuk mengkerdilkan histori silam yang mendurhakai perjanjian yang telah ditanam di Allamungan Batu di Luyo. Juga bukan sebagai upaya penyempitan wilayah atau perpisahan hati nurani sebagai manusia Mandar. Sebab, bagaimanapun hati nurani tidaklah memiliki ruang untuk itu, jika kita mentadabburi-nya dengan pesan-pesan luhur dari Leluhur to Balanipa. Balanipa yang kini tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Polewali Mandar ini berkeinginan untuk penetapan pemilikan rumah sendiri yang meliputi Kecamatan Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Tubbi Taramanu dan Luyo (Lihat SK Polewali Mandar No.72 Tahun 2009). Mereka hendak menanak nasi mereka sendiri,manangkap ikan sendiri,memetik kakao mereka sendiri,menggarap sawah dan menuai padi mereka sendiri, menenun sa’be mereka sendiri. Pokoknya mereka ingin terbang jauh bersama cita-citanya untuk membuat sejarah baru BALANIPA.

KRONOLOGIS SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANIPA

Semangat pembentukan Kabupaten Balanipa mulai bergulir pada Medio November 2007,yang ditandai dengan lahirnya Komite Aksi Percepatan Pembetukan Kabupaten Balanipa (KAPP BALANIPA) dari kesepakatan Pertemuan Besar di gedung Tasha Centre di Tandung Tinambung.Pada Pertemuan ini juga sekaligus memutuskan HM.MUJIRIN M.YAMIN sebagai pemegang amanah utuk memimpin KAPP Balanipa untuk mengawal percepatan pemekaran.

balanipa2Upaya-upaya semakin gencar dilakukan, dan melahirkan keputusan DPRD Kab.Polewali Mandar No.3/KPTS/DPRD Tanggal 9 Juni 2008. Disusul kemudian keputusan Bapati No.191 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai hasil pemekaran Kabupaten Polewali Mandar.Begitupun Camat dan sejumlah Kepala Desa di wilayah ini bersepakat untuk melakukan upaya-upaya percepatan.
Hal terpenting yang perlu dicatat dalam perjuangan ini adalah responitas dari Pemerintah Kabupaten Induk berupa SK BUPATI Polewali Mandar No.72 Tahun 2009 yang menetapkan :

1. Menyetujui Pembentukan Kabupaten Balanipa yang terdiri dari 7 Kecamatan(Kec.Camapalgian,Balanipa,Tinambung,Limboro,Alu,Tutar,dan Luyo).
2. Lokasi Ibu Kota Kabupaten adalah di Desa Bala Kec.Balanipa dan di Desa Laliko Kec.Campalagian
(Palippis-pen).
3. Bersedia memberikan bantuan keuangan berupa hibah kepada Kab.Balanipa sebagai daerah pemekaran selama 3 (tiga) tahun secara bertahap,yaitu:
1.Tahap I Rp.5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah)
2.Tahap II Rp.3.500.000.000,-(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
3.Tahun III Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah)
Dengan jumlah Total sebesar Rp.11.500.000.000,-(Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk digunakan sebagai Operasional kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Pemerintah Kab.Polewali Mandar bersedia memberikan dukungan dana dalam membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Pertama kalinya sebesar RP.2000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah) setelah Kabupaten Balanipa terbentuk secara resmi.
5. Pemerintah Kab.Polewali Mandar menyetujui penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak dalam wilayah otonom baru kab.Balanipa,serta personil,dokumen dan utang piutang menurut prosedur perundang-undangan yang berlaku.
6. Dst………….

balanipa3Perjalanan waktu detak berderai, Medio 2010 digunakan untuk melengkapi berkas administrasi yang masih kurang/belum lengkap. Dan tanggal 31 Januari 2011, menemui titik terang karena pihak DPR-RI (Komisi II) mengundang Bupati Polewali Mandar untuk Ekspose tentang wilayah pemekaran dan peluang-peluang investasi yang dihadiri juga oleh Anggota DPRD Polewali Mandar, Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, KAPP Balanipa dan Tokoh Masyarakat dari Wilayah Balanipa.

Expose merupakan simbol persetujuan Kabupaten Induk atas ide pemekaran di wilayah bersangkutan dan juga merupakan tahapan lanjutan dan prasyarat administrasi dan dokumen-dokumen pendukung yang telah dipenuhi oleh pengusul pemekaran suatu daerah. Dan ekspose yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di komisi II DPR RI memegang peranan penting, karena hasil ekspose kabupaten induk akan dijadikan acuan pemerintah pusat untuk realisasi pemekaran.
Titik terang pada tanggal 31 Januari 2011 itu kemudian redup hingga akhirnya Balanipa menemui takdirnya untuk tidak lolos bersama 19 DOB yang akan di bahas di DPR RI. Dan parahnya lagi berkas Balanipa Bermasalah (Mayjen TNI(Purn.) Salim Mengga).

Mencermati kronologis perjuangan pembentukan Pemekaran Kabupaten Balanipa melahirkan kekecewaan dan polemik yang ditandai dengan aksi GERAKAN BALANIPA BERSATU yang menata diri lewat Dewan Perjuangan Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (DP3-KB) yang mengklaim MUJIRIN, M YAMIN (Ketua KAPP Balanipa) terkesan tidak serius memperjuangkan dan ditengarai hanya menjadikan Balanipa sebagai jualan politik untuk kepentingan Pilkada. Hasil akhirnya adalah MOSI TIDAK PERCAYA terhadap MUJIRIN dikeluarkan oleh DP3KB.

Sampai disini penulis mencermati bahwa polemik dan aspirasi masyarakat Balanipa untuk menjadikan daerah ini sebagai kabupaten semakin buram dan tidak menampakkan kejelasan. Dari diskusi-diskusi baik di Facebook, forum, seminar yang penulis ikuti melahirkan penilaian obyektif bahwa sebagian besar masyarakatnya menyetujui keinginan itu, namun tak sedikit berasumsi itu terlalu tergesa-gesa, bahkan ada juga yang menolak pembentukan Kabupaten Balanipa. Kendati demikian, baik KAPP Balanipa maupun DP3KB terus menyuarakan Perjuangan Kabuapten Balanipa ini denga berbagai cara, termasuk sosialisasi yang intens karna selama ini terkesan kurang tersosialisasi.Meski perwujudannya akan melalui studi kelayakan dari Pemerintah,kita tetap dituntut untuk mengkajinya dari berbagai aspek,sebagai awal untuk memberi moral yang lahir dari persepsi obyektif dan ilmiyah sifatnya.

ALASAN PERJUANGAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANIPA
Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan amanah konstitusi UU.No.26 Tahun 2004 dan UU.No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata melahirkan sebuah arus pemekaran di berbagai wilayah di Kawasan eks. Afdeling Mandar ini. Dari Wilayah Mamuju ada Mamuju Tengah, dari wilayah Kondosapata ada ATM atau Ulu Salu dan dari wilayah Polewali Mandar ada upaya Pemekaran Kab.Balanipa.

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi alasan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Balanipa,termasuk juga disemua wilayah yang menuntut pemekaran,yaitu:
1. Existing Condition Kab.Polewali Mandar dalam konteks perjuangan pembetukan kabupaten Balanipa,antara lain:
a. Adanya Appresiation disparity(Perbedaan Perlakuan)antar kawasan dan antar a kelompok masyarakat di Polewali Mandar dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga masyarakat di kawasan ini seolah-olah tidak punya hak (HM.Riri Amin Daud,Data diolah oleh Penulis)
b. Kesenjangan Pembangunan antar kecamatan khususnya di kecamatan Campalagian,Balanipa,Tinambung,Limboro,Alu,Tutar dan Luyo yang tergabung dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) Kab.Balanipa.
c. Prosentase Penduduk miskin di Sulbar yang paling banyak di Polewali Mandar selama 5 tahun terakhir,tahun 2006 : 27,65% = 98.100 jiwa; tahun 2007 : 24,96% = 88.500 jiwa; tahun 2009 : 21,37% = 76.580 jiwa; tahun 2010 : 21,24% = 84.300 jiwa.
d. Indeks pembanguna Manusia (IPM) di Sulawesi Barat paling rendah di Polewali Mandar selama 5 tahun terakhir,tahun 2006 = 63,9;tahun 2007 = 64,18;tahun 2008 = 64,44;tahun 2009 = 64,71 dan tahun 2010 = 64,99.
(Sumber:Data Statistik 2006-2010)

2. Salah satu Misi dilaksanakannya setiap Pemekaran,baik pemekaran provinsi maupun pemekaran kabupaten termasuk DOB Balanipa adalah menciptakan kawasan baru pertumbuhan ekonomi di kawasan yang termarginalkan.

MENGAPA HARUS BALANIPA ?
“Balanipa adalah Keniscayaan Sejarah”. Demikian sebuah group dan status (tulisan) yang penulis munculkan di jejaring sosial Facebook sepanjang tahun 2011-2013. Pro Kontra tentang Balanipa menjadi sebuah polemik, sejak DPR RI melansir daftar nama 19 DOB yang akan dibahas dan Balanipa tidak masuk nominasi alias tereliminasi.Penulis jadi bulan- balanan di akun teman-teman Facebook, padahal penulis hanya ingin menyuarakan bahwa Balanipa gagal masuk prioritas DOB karena manipulasi data yang dilakukan oleh KAPP BALANIPA (Baca Mujirin ) dan terkesan hanya sebatas menjadi komoditas jualan politik untuk kepentingan PILKADA POLMAN 2013-2018.Melihat fenomena seperti itu,penulis kemudian mencoba mengerucutkan masalah dengan menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup sederhana,

LAYAKKAH BALANIPA JADI KABUPATEN ATAU TIDAK ?
Penilaian obyektif menyimpulkan bahwa aspirasi yang berkembang dimasyarakat Balanipa menunjukkan sebagian besar masyarakatnya menyetujui keinginan itu, namun tak sedikit berasumsi itu terlalu tergesa-gesa bahkan ada juga yang menolak tentang pembentukan Kabupaten Balanipa itu. Seperti yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang menata diri lewat AMPIS. Kendati perwujudannya akan melalui studi kelayakan dari Pemerintah, kita tetap dituntut untuk mengkajinya dari berbagai aspek. Sebagai awal untuk member moral yang lahir dari persepsi obyektif dan ilmiyah sifatnya.

Tinjauan historis, mengingatkan kita pada sebuah latar belakang sejarah bahwa:
1). Mandar yang mempunyai arti “KUAT”yang diwilayah gunung kita dengar penyebutan Manda’(tidak memakai konsonan “r”) yang artinya “AIR”. (Kedua pengertian ini tidak paradox karna air atau sungai itu kuat). Adalah Persekutuan manusia yang kemudian membentuk dan mendirikan kerajaan dengan BALANIPA (terdiri dari dua kata yaitu ‘BALA’atau’Kandang’ dan ‘NIPA’, artinya Sebuah pohon/daun Nipa). Balanipa pada masa ini menggunakan hukum rimba pada model penyelesaian sengketa atau berselisih untuk menentukan pihak yang salah dan pihak yang benar ditandai ketika terjadi proses penyabungan dikandang Nipa,siapa yang duluan terluka atau meninggal maka dialah yang salah.Hukum ini dipakai sebelum I MANYAMBUNGI (Raja Balanipa yang bergelar TODILALING).

2). Setelah I MANYAMBUNGI TODILALING mangkat, kemudian digantikan oleh Putranya TOMEPAYUNG,sebagai Raja Balanipa ke-2 yang sekaligus menjadi Raja dengan Model Pemerintahan yang mempunyai kemiripan Pemerintahan Demokrasi. TOMEPAYUNG adalah Raja yang menggagas MUKTAMAR TAMMAJARRA yang menetapkan:”Balanipa sebagai Ayah (Passambolangi’ atau Kama’), Sendana sebagai Ibu (Lita’atau Indo), Banggae sebagai Putra Pemberaninya Balanipa (Ana’masonga-songanai Balanipa), Pamboang sebagai anak perempuan daari Balanipa(Ana’tobainena Balanipa).

Setelah MUKTAMAR TAMMAJARRA,kemudian digagas lagi ALLAMUNGAN BATU untuk menyatukan persepsi dengan Kerajaan di pegunungan yang saat itu diwakili oleh NENE’ TOMAMPU LONDODEHATA dan lagi lagi Balanipa menjadi tuan rumah untuk agenda bersejarah ini dan dipusatkan di Luyo(Wilayah Balanipa). Setelah Muktamar Tammajarra dan Allamungan Batu di Luyo inilah lahir lagi sebuah perjanjian bahwa Kakai Ba’ba Binanga,andi’ Ulu Salu;Ada’tuo di Ulu Salu;Ada’mate di Ba’ba Binanga; Saputangan Lepong di Ulu Salu, Sokko’ di Ba’ba Binanga.

3). Slogan Polewali Mandar “TARRARE DIALLO,TAMMATINDO DIBONGI” adalah Pesan Luhur dari Puang Limboro (Baca:Balanipa) dalam setiap pengangkatan Raja di Balanipa,yaitu : “Naiya Mara’dia,tarrarei tammatindoi mandandang mata;Dimamatanna Daung aju (peningkatan Hasil Bumi); Dimalimbonna rura (Peningkatan sector Perikanan); Dimadinginna Lita’ (Terjaganya Keamanan);Diajarianna banne tau (Kesehatan), Diatepuanna Agama (Perhatian Keagamaan).

4). Tinjauan SDA (Sumber Daya Alam) yang dimiliki oleh Kabupaten Balanipa juga bervariasi.Luyo (Persawahan, Perkebunan+Pasar); Campalagian (Persawahan, Perkebunan, Perikanan, Kerajinan+Pasar), Balanipa (Perkebunan, Perikanan+Pasar); Limboro (Perkebunan+Kerajinan), Tinambung (Perkebunan, Perikanan+kerjinandan Pasar), Alu (Perkebunan+Pasar), Tutar(Perkebunan+Pasar). Mayoritas Penduduk Balanipa berpenghasilan sebagai nelayan dan petani kebun menyimpan berbagai hasil bumi dan dan hasil laut, lahan pertanian sawah yang luas adalah penunjang untuk swasembada pangan dan juga hasil kakao terbesar di Polewali Mandar. Ketika semua itu dikelola dan ditunjang oleh sarana tehnis,ini akan menjadi asset pendapatan daerah. Terlebih lagi Potensi aspek pariwisata di daerah ini cukup besar.Ini adalah gambaran substantif yang menguatkan alasan kelayakannya menjadi sebuah kabupaten.

5.). Tinjauan SDM (Sumber Daya Manusia) Balanipa adalah hal yang tidak seharusnya diragukan,karna di Balanipa adalah Tempat Lahirnya Tokoh Agama semisal KH.MUHAMMAD TAHIR,Imam Lapeo,Pendekar Hukum Prof.Dr.H.Baharuddin Lopa,Tokoh Nasional Basri Hasanuddin (Orang Mandar Pertama Yang jadi Mentri pada Kabinet Gusdur), MAYJEN TNI (Purn.) SALIM S.MENGGA (Anggota DPR RI), DR.RAHMAT HASANUDDIN,SE.MSi. PROF.DR.H.MA’MUM HASANUDDIN,SH.MH.HUSNI JAMALUDDIN, Prof.DARMAWAN MAS’UD, DR.ARIFUDDIN JAMALUDDIN, H.HENDRA S.SINGKARRU, Drs.NAHAHARUDDIN,M.Si dan masih banyak lagi adalah bukti nyata bahwa Balanipa punya Potensi yang bisa dibanggakan.Lalu kemudian jika selama ini diskeptiskan sebagai salah satu penunjang terwujudnya keinginan itu , cenderung diasumsikan lewat proyeksi kuantitas penduduknya yang banyak menjadi tenaga kerja di luar daerah/negri, terkesan anak Balanipa besar di rantau, maka satu hal yang sangat penting untuk mengaktif profesionalkan potensi itu adalah memfasilitasi mereka dalam satu lembaga lembaga kerja yang mampu menagakomodirnya.

GERAKAN STRATEGIS PERJUANGAN KABUPATEN BALANIPA
Pembentukan Kabupaten Balanipa adalah gerakan yang berangkat dari dua pertimbangan:
1).Adanya appreciation disparity(Perbedaan perlakuan) antar Kawasan dan antara kelompok masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga masyarakat dikawasan ini seolah tidak punya hak;Adanya kesenjangan Pembangunan antar kawasan di Polewali Mandar yang dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa Polewali mandar.Kondisi ini sangat berpengaruh secara phisikologis terhadap kegigihan para pejuang Pembentukan Kabupaten Balanipa.
2.)Adanya Existing Condition dalam konteks Perjuangan Kabupaten Balanipa,seperti Kesenjangan pembangunan antar Kecamatan di Polewali Mamndar khususnya Kecamatan Tutar, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro danAlu; Prosentase penduduk miskin Polewali Mandar tertinggi di Wilayah Sulawesi Barat sejak Tahun 2006 sampai 2010;I ndeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah di Sulbaradalah Polewali mandar sejak Tahun 2006-2010.Ketiga Kondisi inilah yang juga menjadi Pendorong Gerakan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Balanipa.

Dari dua pertinbangan inilah Gerakan ini lahir dan dikorelasikan dengan misi setiap dilaksanakannya pemekaran,baik pemekaran provinsi maupaun kabupaten, yaitu MENCIPTAKAN KAWASAN BARU PERTUMBUHAN EKONOMI DIKAWASAN YANG TERMARGINALKAN.
Solusi Strategisnya adalah Menyatukan daerah ini menjadi sebuah Kabupaten dengan alasan bahwa system pelayanan,pembangunan,dan pengelolaan SDAnya akan mudah diterapkan termasuk pemberdayaan masyarakatnya akan lebih intensif diberlakukan.Peluang kerja baru akan terbuka lebar, dan ini berarti kesempatan besar bagi tenaga tenaga trampil (SDM) untuk beraktualisasi.karena secara kualitas sudah sangat banyak tenaga tenaga siap pakai yang berasal dari daerah ini,hanya saja mereka berkiprah melalui lembaga-lembaga non formal atau terstagnasi pada kurangnya lapangan kerja yang menyebabkan ada yang keluar daerah bahkan keluar negri. Inilah gambaran universal akan perlunya Pembetukan Kabupaten Balanipa.meskipun harus diakui bahwa konsep tentang Pembentukan Kabupaten Balanipa belum tersosialisasi dengan baik.Masih terlalu banyak masyarakat dan individu yang belum memahami apa dan bagaimana Kabupaten Balanipa. Hal ini penting karena dikhawatirkan masyarakat akan gampang terpropokasi oleh issue dan statement yang ingin menciptakan polemik horizontal untuk menggagalkan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Balanipa. Sehingga memerlukan sebuah polarisasi gerakan komprehensif yang menyentuh langsung masyarakat agar latar belakang dan prospek konseptualnya difahami secara rasional.Ketika hal ini tercapai, keragua-raguan dan penolakan yang berkembang selama,ini akan berubah menjadi keyakinan bahwa BALANIPA ADALAH SEBUAH

KEBENARAN DAN SEBUAH KENISCAYAAN SEJARAH
Akhirnya, Penulis ingin menitip sebuah harapan kepada semua elemen masyarakat pejuang pembentukan kabupatenBalanipa, bahwa: Perjuangan hanya akan maju jika factor pendorong lebih besar dari pada factor penghambat sehingga dibutuhkan pemimpin pergerakan yang memiliki daya dorong yang kuat dan bargaining position yang tinggi serta tidak memiliki ketergantungan structural kepada para pengambil kebijakan; Semua gerakan perjuangan harus diwarnai dengan gerakan strategis seperti melobi bahkan mendesak secara terus menerus para pengambil keputusan untuk memenuhi syarat syarat yang dibutuhkan terwujudnya DOB Balanipa;terakhir, jangan pernah merasa hebat sendiri dalam perjuangan.
SALAM PERJUANGAN !
(Penulis adalah Dewan Presidium DP3KB-Dewan Perjuangan Percepatan PembentukanKabupaten Balanipa)
(Hernawati Usman/PM)

Artikel Lainnya

Berikan Komentar Anda:

Leave a Comment