Sejarah Kelam Demokrasi Mesir

Written by platmerah. Posted in Editorial, Nasional | Internasional

di mesir

Published on July 06, 2013 with No Comments

kudeta mesirPlatmerahonline.com – Mesir tengah memasuki episode paling kelam dalam sejarah demokrasi negeri itu. Sebuah pemerintahan yang sah dan terpilih secara demokratis digulingkan kudeta militer.

Pemerintahan Presiden Muhammad Mursi menjadi korban penggulingan militer yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah, Kamis (4/7). Mursi terpilih lewat pemilu demokratis setahun setelah diktator Hosni Mubarak tumbang.

Bukan cuma menggulingkan Mursi dari kursi kepresidenan, militer Mesir juga menghabisi kubu Mursi. Militer turun tangan setelah Mursi menolak ultimatum agar ia mundur.

Dengan dalih membela rakyat, militer menjatuhkan Mursi dan menyodorkan peta jalan untuk mengatasi krisis di Mesir. Langkah militer itu disambut sukacita oleh jutaan demonstran yang dalam beberapa hari terakhir ini turun ke jalan menentang Mursi.

Dunia prihatin dengan kondisi terakhir di Mesir. Prihatin karena seorang presiden bukan diganti melalui proses politik, pemilu atau pemakzulan, melainkan oleh kudeta militer. Ini tentu saja kabar yang sangat buruk dan menjadi catatan hitam bagi sejarah demokrasi di negeri berpenduduk 80 juta jiwa itu.

Kudeta militer itu sekaligus mengkhianati revolusi yang tengah dirintis rakyat Mesir menuju peta jalan demokrasi. Gerakan rakyat Mesir untuk merintis demokrasi di Negeri Piramida itu pun terbonsai dengan paksa.

Benar bahwa Mursi yang didukung kubu Ikhwanul Muslimin yang dianggap bergaris keras tidak disukai kubu moderat dan sekuler.

Benar pula bahwa Mursi gagal mengakomodasi suara-suara kritis yang menginginkan perubahan yang lebih melibatkan seluruh kalangan di Mesir, bukan hanya Ikhwanul Muslimin. Namun, itu tidak bisa membenarkan langkah militer untuk menggulingkan Mursi.

Militer Mesir semestinya mampu menahan diri dan mengambil jarak dari politik negeri itu, seburuk apa pun perdebatan yang berlangsung antara kubu pendukung dan penentang Mursi.

Dengan kudeta itu, militer Mesir telah meruntuhkan salah satu pencapaian penting dalam revolusi Mesir, yakni kekuasaan oleh rakyat. Alih-alih membuat kondisi Mesir menjadi lebih baik, kudeta itu justru menjadi pembenar bagi kelompok-kelompok tertentu untuk berbuat radikal dan membalas dendam.

Bila itu terjadi, perang saudara di Mesir tinggal menunggu waktu. Pergolakan lebih lanjut di Mesir tentu akan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah dan dunia. Salah satunya ialah harga minyak yang dikhawatirkan bergejolak bila krisis politik di Mesir berkepanjangan.

Semua berharap dunia memainkan peran dalam mewujudkan stabilitas di Mesir. Semua juga berharap rakyat Mesir kembali ke jalan demokrasi.

Kudeta Militer Mesir Akan Menjadi Bencana di Masa Depan

Militer Mesir berhasil menggulingkan Muhammad Mursi dari kursi presiden pada Rabu (3/7) waktu setempat. Kudeta militer ini dianggap telah menjadi intervensi penghancuran politik negara yang baru saja menghirup udara demokrasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Kudeta militer inipun dinilai kolomnis di The Guardian, Jonathan Steele akan menjadi bencana bagi masa depan Mesir. Militer yang tampaknya mundur dari politik setelah lengsernya Hosni Mubarak pada Februari 2011 telah kembali melangkah ke arena kekuasaan.

Mereka pertama mengeluarkan ultimatum kepada presiden yang terpilih untuk menaati militer atau mengundurkan diri. Militer juga mengancam akan meletakkan peta jalan sendiri dan menunda konstitusi.

Menurut Steele, menolak hasil pemilihan yang bebas dan adil serta mengesampingkan hukum negara merupakan langkah yang seharusnya tidak diambil militer.

Steele menekankan dia tidak mengatakan Presiden Muhammad Mursi tidak bersalah. Tuduhan politik melawannya panjang dan rinci di mana pelanggaran terburuk Mursi adalah penerbitan keputusan memperpanjang kekuasaannya pada November lalu. Tapi dengan cepat dia mencabut keputusannya setelah ada protes.

Selama gejolak terbaru demonstrasi di jalanan, Steele mengatakan Mursi kembali menunjukkan kemauan untuk berkompromi dan menawarkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional serta mempercepat pemilihan parlemen baru.
“Namun, membuatnya (Mursi) bertanggung jawab pada kekecewaan selama dua tahun terakhir adalah tidak masuk akal,” ujar Steele.

Menurut dia, seharusnya pengadilan administratif tertinggi yang merusak majelis rakyat yang perlu bertanggung jawab. Bahkan, Steele juga menyatakan pemimpin partai oposisi-lah yang bertanggung jawab atas dominasi Ikhwanul Muslimin pada pemerintahan Mursi. Ini karena Mursi telah mengundang mereka untuk bergabung dalam kabinet. Namun, tawaran Mursi tersebut ditolak.

Terkait kegagalan ekonomi Mesir untuk menyediakan puluhan ribu anak muda yang lulus tiap tahun, Steele menyatakan seharusnya presiden bukan pihak yang disalahkan.

Mursi telah bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk mengakhiri subsidi makanan dan harga utilitas yang akan menciptakan lebih banyak penghematan. Langkah itu juga telah dilakukan para pemimpin oposisi yang saat ini berteriak soal kekuasaan.

Sementara itu, kegagalan di sektor pariwisata lebih disebabkan pada banyakanya kekacauan dan ketidakstabilan dalam negeri. Demonstrasi yang terus terjadi membuat orang luar enggan datang ke Mesir.

Steele mengatakan banyak pihak yang mengancam demokrasi Mesir dari dalam tubuh negara. Hal itu seperti birokrasi yang masih terdiri dari pejabat Partai Nasional Demokrasi bekas Mubarak, pengusaha elite dan kroni-kroninya, serta hierarki militer yang mengekspolitasi aset negara atau diuntungkan dari industri dan perusahaan yang baru diprivatisasi.
“Banyak yang menuduh Mursi bergabung dengan jajaran elite otoriter, tetapi tuduhan nyatanya adalah dia terlalu sedikit menantang mereka. Kekuatan polisi yang korup dan brutal,” ujar Steele.

Steele membenarkan Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya merupakan gerakan konservatif sosial yang dapat menimbulkan ancaman terhadap hak-hak sipil warga Mesir. Namun, menurut dia, bahaya terbesar bagi negara adalah hak politik semua warga Mesir yang menang dengan penggulingan Mubarak.

Dia menambahkan mereka yang percaya militer akan melestarikan kebebasan baru akan segera kecewa. Dalam sejarahnya, dari Chili pada 1973 dan Pakistan pada 1999, kudeta militer yang pertama disambut meriah warga, kemudian diikuti tahun-tahun penuh keputusasaan. “Untuk Mesir yang mengikuti tradisi ini adalah bencana,” cetusnya.@irib

Artikel Lainnya

Berikan Komentar Anda:

Leave a Comment