Sikapi Konflik Air Molek, DPR RI Segera Bentuk Pansus PT TPP Inhu

Written by platmerah. Posted in Berita Nusantara

Bang Illo, Ketua Laskar jayakarta

Published on June 16, 2013 with No Comments

masih inhu4Platmerahonline.com | Inhu, RIAU
DPR RI akan mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) konflik lahan antara masyarakat Desa Kebun Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) yang telah menimbulkan korban jiwa. Pansus tersebut, nantinya akan melibatkan Komisi II (Pertanahan), Komisi III (Hukum) dan Komisi IV (Perkebunan), dibawa koordinasi Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso selaku Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria DPR RI. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo saat menerima warga Inhu, Riau diwakili Ketua LSM MPR Ber-Nas Hatta Munir dan LSM LP5SBI Banteng Yudha Pranoto di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/6/11).

“Kasusnya sudah saya laporkan ke Pimpinan DPR untuk jadi rujukan komisi-komisi terkait untuk menyelesaikan sengketa ini. Karena ada pidana kriminalitas maka akan melibatkan Komisi II dan Komisi IV. Kami akan mendorong terbentuknya Pansus,” kata Firman. Menurut Firman, kasus ini harusnya bisa diselesaikan oleh Bupati Inhu Yopi Arianto selaku pemegang otoritas pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya, bukan sebaliknya melempar permasalahan ke pusat. “Ini harusnya menjadi tanggungjawab Pemda, bukan hanya saat pilkada saja masyarakat diperlukan, tetapi ketika masyarakatnya dibantai tidak mau tanggungjawab. Dan bukan LSM yang melaporkan, harus bupatinya yang proaktif. Ini nggak fair,” katanya.

Firman menambahkan, jika terjadi permasalahan seharusnya ijin HGU PT TPP tidak diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten Inhu. “Saya kira dinasnya terima setoran, makanya ketika ada masalah dengan masyarakat terkait ijinnya tidak mau menyelesaikan karena takut sama perusahaan,” katanya.

Sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso selaku Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria DPR RI, kata Firman, kasus ini akan didorong penyelesaiannya melalui pansus. Komisi IV, lanjutnya, akan segera berkoordinasi dengan Komisi II dan Komisi III untuk segera membentuk pansus tersebut.
“Komisi IV nantinya akan menugaskan Anggota Komisi IV asal Riau, antara lain Adi Sukemi, Nurliah (Golkar), Wan Abubakar (PPP) dan Ian Siagian (PDIP) untuk duduk dalam pansus tersebut. Leading sektornya Komisi II,” katanya.

Sedangkan Siswanto, Staf Ahli Komisi II DPR mengatakan, Komisi II telah menerima surat dari Pimpinan DPR pada 22 Mei lalu untuk menindaklanjuti penyelesaian sengketa lahan di Inhu.
“Komisi II sudah menyurati BPN terkait kasus ini, dan nanti saat Rapat Kerja dengan BPN akan dipertanyakan anggota,” kata Siswanto.

Tindaklanjutnya, kata Siswanto, nantinya akan dilakukan gelar perkara di daerah atau di pusat (BPN) dengan melibatkan Komisi II. “Kalau penyelesaianya di Komisi II sendiri, nanti akan diselesaikan di Tim 11 yang terdiri anggota Komisi II dan BPN,” katanya.

Ketua LSM Lembaga Pengkajian Penerapan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu (LP5SBI) Banteng Yudha Pranoto mengatakan, LSM LP5SBI dan LSM MPR Ber-Nas telah melaporkan kasus ini ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Politik dan Keamanan dan Presiden RI. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Komisi II dan Komisi IV DPR. Rencananya, pada Senin (17/6) lusa, LSM LP5SBI dan LSM MPR Ber-Nas akan melaporkan kasus ini ke Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Anggota DPD RI asal Riau Abdul Gaffar Usman.
“Kita minta agar kasus ini segera mendapatkan perhatian, karena masyarakat sudah melakukan pendudukan lahan PT TPP. Kalau lamban penangannya, konflik akan bertambah luas, berapa lagi nyawa harus dikorban. Tuntutan masyarakat sederhana minta 20 persen lahan inti plasma,” kata Banteng.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Indragiri (IKBMI) Susilowadi menyatakan, mendukung langkah DPR untuk membentuk Pansus untuk menyelesaikan sengketa lahan masyarakat Desa Kebun Air Molek dengan PT TPP.
“Dengan adanya pansus semua yang terlibat konflik akan dipanggil, termasuk PT TPP. Apakah nanti lahan masyarakat yang diserobot dikembalikan, atau ada ganti rugi nanti akan diputuskan. Dan apabila ada dugaan pidana akan direkomendasikan ke aparat penegakan hukum. IKBMI dukung pembentukan pansus,” kata Susilowadi yang akrab dipanggil Bang Ilo ini.

Konflik lahan antara masyarakat Desa Kebun Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu dan Sungai Lala, Inhu terjadi sejak 1973. PT TPP menyerobot 10.244 hektar untuk dijadikan perkebunan sawit. Akibat penyerobotan yang telah berlangsung selama 40 tahun, telah menimbulkan korban jiwa masyarakat yang ingin merebut haknya kembali. Saat ini lahan PT TPP, yang merupakan anak usaha Astra Group tersebut, telah diduduki masyarakat.(Rt.c/pm)

Artikel Lainnya

Berikan Komentar Anda:

Leave a Comment