Terkait Dugaan Korupsi, Bupati dan Sekda Lutra Minta Maaf

Written by platmerah. Posted in Berita Nusantara, Hukum dan Politik

Sekda makasar

Published on May 03, 2013 with No Comments

platmerahonline.com | LUTRA, Makasar

calo platmerah
Bupati dan Sekretariat Daerah (Sekda) beserta pejabat Pemda Kabupaten Luwu Utara meminta maaf kepada masyarakat Luwu Utara pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini dilakukan terkait dugaan korupsi proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Demikian, pernyataan tersebut disampaikan Bupati, Drs. H. Arifudin Junaedi, MM melalui Sekda LUTRA, Ir. H. Mujahidin kepada wartawan, di Luwuk Utara, Rabu (2/5).

Kronologi kejadiannya, Tahun 2011, Kabupaten Luwu Utara mendapat kucuran dana APBN sebesar Rp. 1,2 milyar yang dianggarkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yg nantinya akan di kelola oleh Badan Linkungan Hidup. Untuk merealisasikan proyek tersebut, pihak Pemda Luwu Utara membentuk panitia yang disebut dengan TIM-9, yang terdiri dari: 1). sekda luwu utara, sebagai Ketua TIM, 2). A. Eviana, sebagai Asisten I, 3). BPN : Bandang, Hakim dan Anas sebagai Kepala Seksi, 4). Dinas PU : Anugrah, 5. Dinas Pertanian : Ir. Almiadi, 6). Badan Lingkungan hidup : Muh. Nur, 7). Kabag Pemerintahan : Sudarmin, 8). Camat Baebunta : A. Accang, dan 9). Kepala Desa Meli : L. Samsir.

Untuk pembangunan TPA, TIM 9 memerlukan sebidang tanah yang pengadaannya dipercayakan kepada L. Samsir selaku Kepala Desa Meli, dan termasuk anggota TIM 9. Dalam pencariannya, L. Samsir kedatangan Muslimin menawarkan tanah untuk di jual. Setelah sepakat, akhirnya disetujuilah lahan tersebut sebagai tempat untuk proyek TPA dengan harga Rp. 1,2 milyar. Akhirnya, pihak Desa Meli, selaku panitia juga meminta sertifikat pemilik tanah untuk dibawa ke hadapan Sekda guna di perlihatkan lahan yg akan di jadikan TPA tersebut. Sekda menyerahkan semua uang Rp. 1,2 milyar kepada Sahiruddin untuk di serahkan kepada Muslimin sebagai harga tersebut.

Setelah uang diterima oleh Muslimin, timbullah permasalahan baru karena kenyataannya Muslimin bukanlah pemilik dari lahan tersebut, tetapi hanya dikuasakan untuk mencari pembeli. Begitu mengetahui kalau tanah tersebut dijual seharga Rp. 1,2 milyar, pemilik tanah tidak terima melihat keuntungan Muslimin jauh lebih besar dari yang didapatkan sang pemilik tanah, yaitu Junaid, Cambang dan M. Suandi. Pada akhirnya, maka pemilik tanah mengklaim tanah tersebut dan membatalkan penjualannya, karena cemburu terhadap Muslimin yang mendapat keuntungan Rp. 1 milyar, padahal hanya berperan sebagai calo saja.

Kasus pun berlanjut ke ranah hukum. Muslimin diperiksa pihak jaksa Tipikor Luwu Utara dan dijadikan tersangka. Setelah melalui penyelidikan, diduga Muslimin melakukan aksinya tidak sendirian, melainkan melibatkan 3 oknum pejabat yang saat ini belum bias dijelaskan identitasnya. “Muslimin yg sebelumnya menjadi DPO sekarang menjadi tahanan Kejaksaan negeri Luwu utara, tetapi masih banyak indikasi oknum lain yg bisa di jadikan tersangka,” kata nara sumber kepada Plat Merah.

Setelah melui dua kali proses pemeriksaan yang dilakukan jaksa tipikor Luwu Utara, ternyata tidak mendapatkan titik kesalahan pada Sekda maupun Bupati, di mana sebagai penanggung jawab anggaran, karena uang tersebut diserahkan kepada pemilik tanah, yang ternyata seorang makelar tanah (makelar).
“Saya menyerahkan uang karena sudah direkomendasikan oleh BPN. Dan menurut tanah tersebut telah layak karena sudah dilengkapi dengan akta jual beli dan sertifikat, “kata Sekda.

Atas kejadian tersebut, Bupati Luwu utara berserta Sekda membantah atas keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut. Kepada Plat Merah, Bupati dan Sekda Luwu Utara menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Luwu Utara, karena proyek TPA tersebut akhirnya tertunda, gara-gara campur tangan dari oknum calo tanah. (Sarifuddin/PM)

Editor : Luky Iskandar

Artikel Lainnya

Berikan Komentar Anda:

Leave a Comment